Empatenam.com. JEPARA– Jepara menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Tengah.

Namun, separo warga Jepara terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlah penduduk di Kabupaten Jepara berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) jumlahnya mencapai 1,1 juta jiwa.

Dari jumlah tersebut, Dinas Sosial Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara mendata ada sekitar 560 ribu jiwa yang terdaftar di DTKS.

Sedangkan warga miskin berdasarkan data BPS sebanyak 80.840 jiwa.

Meski begitu, Dinsospermades Jepara menegaskan DTKS tersebut saat ini perlu ditinjau ulang.

Diketahui, DTKS adalah pangkalan data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial di Indonesia.

Dari DTKS itu, jumlah warga Jepara penerima bantuan dari pemerintah berupa bantuan PKH, BPNT, maupun bantuan sembako jumlahnya ada 121.947 orang.

Kepala Dinsospermades Edy Marwoto pun mengaku jumlah tersebut jadi sebuah ironi bagi Kabupaten Jepara.

Masyarakat Jepara yang terdaftar dalam kategori DTKS, namun ada yang belum jadi bagian penerima bantuan, menurut Edy itu jadi salah satu kategori yang rentan miskin.

”Tidak semua mendapat bantuan,” kata Edy.

Alasannya banyak masyarakat Jepara yang terdaftar DTKS itu disebabkan karena pendataan yang telah dilakukan sejak dahulu menggunakan beberapa indikator.

”Dulu sebelum Permensosnya dicabut itu ada desil 1 sampai 4. Sampai dengan rentan. Itu bisa masuk DTKS. Tapi yang dapat bansos yang memenuhi syarat,” ujar Edy.

“Paling banyak 99 persen yang penerima bansos DTKS yang dianggap miskin ekstrem dan di atasnya, rentan miskin ekstrem,” paparnya.

Sebab itu, rencananya pihaknya akan mendata ulang seluruh masyarakat Jepara.

”Saya berharap itu memang segera. Karena itu jadi problema sendiri di desa. Misal si A, layak mendapat bansos tapi kadang kelewatan,” imbuh Edy.

Dari jumlah masyarakat yang terdaftar DTKS di Jepara hampir mencapai se paruh total masyarakat, menurutnya saat ini yang utama adalah verifikasi dan validasi data terlebih dahulu.

Itu untuk mengetahui kondisi riil masyarakat seperti apa.

Bila data sudah tersaji dengan matang, menurutnya bisa dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk upaya pengentasan kemiskinan di Jepara. (empatenam.com/sbr Dinsospermades Jepara).